Budi erianda
Jurnal pengkajian koperasi tentang Kajian Usaha Mikro merupakan hasil penelitian yang dilakukan di daerah/provinsi yang menjadi obyek penelitian adalah Nusa Tenggara Barat,Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.

Jurnal Kajian Usaha Mikro Indonesia bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi usaha mikro serta menyusun model pengembangan usaha mikro yang bersifat aplikatif. Masalah yang dibahas pada adalah sebagai berikut : Sistem pembukuan yang relative sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi standar, sehingga datanya tidak up to date. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menilai kinerja usaha mikro, margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat, modal terbatas, pengalaman manajerial perusahaan terbatas, skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan penekanan biaya

untuk mencapai efesiensi yang tinggi, kemampuan pemasaran, negosiasi dan diversifikasi pasar yang terbatas, kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah, karena keterbatasan sistem administrasi.

Data yang digunakan adalah data primer yaitu dari data lapang dengan cara wawancara menggunakan daftar pertanyaan,serta diskusi daerah sedangkan data sekunder sekunder diperoleh dari berbagai referensi, laporan hasilpenelitian, dan dokumen dari berbagai instansi terkait. Pengolahan data dengan cara tabulasi , sedang analisa data menggunakan analisa deskriptif sederhana.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pada tahun 2003 sekitar 97 % dari seluruh perusahaan di Indonesia merupakan Usaha Mikro, yaitu 41,8 juta bergerak di subsector perdagangan, pertanian , dan industry dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 30 % dengan tenaga kerja 71,44 juta, sementara keseluruhan usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 42,5 juta usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 57 %. Dapat disimpulkan bahwa secara nasional usaha mikro di Indonesia selama 4 tahun mengalami peningkatan sebesar 7,2% atau rata-rata 2,4%.

Strategi untuk Usaha Mikro di Indonesia tetap maju agar perekonomian di Indonesia dapat menjadi lebih baik adalah :a. Kebijakan pengembangan usaha mikro yang efektif hendaknya dilakukan secara lebih luas dan terpadu, b. Kebijakan pengembangan usaha mikro memerlukan pengkajian dan reorientasi peran pemerintah dalam banyak aspek. Kebijakan pemerintah yang baik merupakan salah satu isu sentral dalam pengembangan usaha mikro yang berkesinambungan, untuk itu perlu penyempurnaan kebijakan pengembangan usaha mikro oleh pemerintah, c. Pemerintah dalam mengenbangkan usaha mikro perlu memerapkan kebijakan dan program secara transparan dan bertanggung jawab, d. Sebaiknya peran pemerintah adalah menciptakan insentif dan iklim yang kondusif agar usaha mikro mampu menghadapi persaingan. Secara praktis, hal ini berarti membangkitkanupaya untuk menghilangkan monopoli dan menghapuskan berbagai hambatanperdagangan dalam negeri dan internasional, e. Pengembangan usaha mikro secara terpadu untuk meningkatkan daya saing dan akses usaha mikro ke sumberdaya produktif perlu dilakukan melalui kebijakan bidang pengembangan infrastuktur, pembangunan daerah, komunikasi serta angkutan, riset terapan dan pendidkan, promosi, perdagangan , dan investasi.

REFERENSI

Anonimous, 1992. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992.

Departemen Koperasi dan UKM, Jakarta

Anoraga, Pandji, SE, MM dan Sudantoko, Djoko, S. Sos, MM. 2002 Koperasi

Kewirausahaan, dan Usaha Kecil. Rineka Cipta, Jakarta

Cheston, Suzy dan Kuhn, Lisa, 2002. Measuring Transformation: Assessing and

Improving the Impact of Micro Credit. Washington D.C. Microcredit

SummitCampaignhttp:/www.microcreditsummit.org/papers/impactpaper.htm

Hanson, Ward, 2000. Pemasaran Internet. Edisi Keempat, South Western College

Publishing, Singapura, 2000.

Hitt, Michael A, Ireland, R. Duane, Hosjisson, Robert, Robert E, 2001. Manajemen

Strategis: Daya Saing dan Globalisasi. Edisi Keempat, South Western

College Publishing, Singapura, 2001.

Hubies, M. 1997. Menuju Industri Kecil Profesional di Era Globalisasi Melalui

Pemberdayaan Manajemen Industri (Buku Orasi Guru Besar). Institut

Pertanian Bogor, Bogor.

Iwantono, Sutrisno. 2002. Kiat Sukses Berwirausaha: Strategi Baru Mengelola Usaha

Kecil dan Menengah, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2002

Hollah, Detlev. ProFI Microfinance Institution Study. SMERU Working Paper.

Denpasar, Maret, 2001.

Nasution, M.1999. KOPERASI: Pemikiran dan Peluang Pembangunan Masa

Depan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.

Sebstad, Jennefer, Juni 1998. Toward Guidelines for Lower-Cost Impact Assessment

Methodologies for Microenterprise Programs. Discussion Paper for the

Second Virtual Meeting of the CGAP Working Group on Impact Assessment

Methodologies. Washington, D. C. USAID AIMS

Wijaya, Kresna. 2002. Kumpulan Pemikiran: Analisis Pemberdayaan Usaha Kecil.

Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.
Budi erianda
Dalam peneltian ini digunakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Kata “dalam” tidak baku karena kata hubung tidak baku sebagai awal kalimat. Kalimat tersebut seharusnya “penilitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan hasil uji perbandingan kualitas pelayanan dari minimarket indomaret dengan alfamaret berdasarkan dimensi kehandalan, keresponsifan, assurance, empathy, dan tangible serta kualitas pelayanan keseluruhan ada perbedaan kualitas yang signifikan. Kata assurance, empathy dan tangible adalah kata asing jadi penulisannya harus dicetak miring. Kalimat tersbut seharusnya “Sedangkan hasil uji perbandingan kualitas pelayanan dari minimarket indomaret dengan alfamaret berdasarkan dimensi kehandalan, keresponsifan, assurance, empathy, dan tangible serta kualitas pelayanan keseluruhan ada perbedaan kualitas yang signifikan”. Bedasarkan diagram kartesius importance performance analysis of service quality dimension dari minimarket Indomaret dengan Alfamaret. Kata kartesius importance performance analysis of service quality dimension merupakan kata asing sesuai dengan EYD maka kata-kata tersebut harus dicetak miring kalimat tersebut seharusnya adalah “Bedasarkan diagram kartesius importance performance analysis of service quality dimension dari minimarket Indomaret dengan Alfamaret.
dan hakikatnya kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli dimana alternative yang dipilih sekurang-kurangnya dapat memberikan hasil sama atau melampaui harapan konsumen. Kata dan tidak baku sebagai awal kalimat karena kata dan merupakan kata penghubung kalimat majemuk setera bukan kalimat majemuk bertingkat interkalimat. Dalam memilih toko konsumen memiliki criteria evaluasi diantaranya adalah factor kenyamanan, pelayanan, kelengkapan produk dan lain sebagainya. Seharusnya diantara kata toko dan konsumen ada tanda koma untuk menandakan pemisah. Kalimat tersebut seharusnya “dalam memilih toko, konsumen memiliki criteria evaluasi diantaranya adalah factor kenyamanan, pelayanan, kelengkapan produk dan lain sebagainya.
Kesalahan yang banyak terlihat adalah penggunaan kata hubung “dan” sebagai awal kalimat. Kata hubung setara jika diletakkan di awal kalimat tidak sesuai dengan pola SPOK. Oleh karena itu, kata hubung dan sebaiknya dihilangkan dan diganti dengan kata benda.
Budi erianda
Kerjakan Soal berikut, kumpulkan di-upload ke studentsite masing-masing.
Tulis “Tugas Mata Kuliah Teori Ekonomi 2 )

Daftar Pustaka :
1. Ekonomi Makro, Analisis IS- LM, karangan Prof. Soedijono R.
2. Buku Sinopsis Ilmu Ekonomi No 2. Ekonomi Makro

BAGIAN I : PILIHAN GANDA.

1. Jika variable-variabel kegiatan ekonomi yang diperhatikan : C, S, I, Y, Tx, G dan T maka perekonomian tersebut merupakan.:
a. Pereconomian tertutup sederhana.
b. Perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal.
c. Perekonomian terbuka dengan kecepatan fiskal.
d. Perekonomian terbuka tanpa kebijakan fiskal.

2. Apabila kurva IS landai, maka kebijakan yang efektif adalah :
a. Kebijakan fiskal c. Kebijakan pendapatan.
b. Kebijakan Moneter d. Kebijakan luar negeri.

3. Motif memegang uang yang besar-kecilnya tergantung dari besar-kecilnya transaksi adalah :
a. Permintaan uang untuk traksaksi.
b. Permintaan uang untuk berjaga-jaga.
c. Permintaan uang untuk spekulasi.
d. Jumlah uang yang beredar.

4. Jika dalam transaksi perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang, ekspor produk Indonesia lebih besar dari impor Jepang maka posisi untuk Indonesia :
a. Neraca jasa mengalami defisit.
b. Neraca barang mengalami defisit.
c. Neraca perdagangan mengalami surplus.
d. Neraca perdagangan mengalami defisit.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi adalah seperti dibawah, kecuali :
a. Distribusi pendapatan nasional.
b. Kebijaksanaan finansial perusahaan.
c. Ramalan diwaktu yang akan datang.
d. Jauh-dekatnya dari pasar.

6. Fungsi konsumsi Keynes menunjukan hubungan pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi yang dinyatakan dengan :
a. Tingkat harga berlaku. c. Tingkat harga konstan.
b. Pendapatan absolut. d. Keuntungan absolut.

7. Dalam analisis keefektifan kebijakan fiskal yang terjadi pada Liquidity Trap Range adalah …………..
a. Paling efektif. c. Tidak efektif.
b. Kurang efektif d. Tergantung pajak yang ada.

8. Dibawah ini adalah cara pemerintah dalam mengatur jumlah uang beredar dengan cara Qualitative credit control adalah :
a. Rediscount rate. c. Legal reserve requirement.
b. Open market operation d. Selective credit control.

9. Pada saat tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang diminta untuk motif spekulasi adalah :
a. Tinggi. c. Tidak menentu
b. Rendah / kecil. d. Tetap.

10. Yang dimaksud uang dalam pengertian L1 adalah :
a. Permintaan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga.
b. Permintaan uang untuk berjaga-jaga dan untuk spekulasi.
c. Permintaan uang untuk spekulasi.
d. Penawaran uang.

11. Motif memegang uang terdiri dari tiga. Besarnya permintaan uang untuk berjaga-jaga ditentukan oleh :
a. Besarnya pendapatan. c. Besarnya tranksaksi.
b. Besarnya resiko. d. Besarnya spekulasi.

12. Buku yang menjadi dasar analisis Makro ekonomi dikarang oleh :
a. Adam Smith. c. John Maynard Keynes
b. David mc Celland d. Milton Fredman.

13. Dibawah ini adalah istilah yang tidak sama dengan istilah pasar barang :
a. Commodity market. c. real sector.
b. Expenditure sector d. Economic sector.

14. Dua faktor penting yang menentukan / diperlukan untuk memutuskan suatu investasi adalah :
a. Keuntungan yang diharapkan dan tingkat bunga.
b. Pendapatan nasional dan tingkat bunga.
c. Besarnya konsumsi da tabungan.
d. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

15. Biaya bersih sesudah dikurang semua biaya tak termasuk biaya bunga disebut :
a. Marginal physical product. c. Marginal Effisiency of Invesment
b. Marginal Effisiency of capital. d. Marginal utility.

16. Dibawah ini mana yang benar :
a. Tingkat suku bunga riil sama dengan inflasi dikurangi suku bunga nominal.
b. Tingkat suku bunga riil sama dengan suku bunga nominal dikurangi inflasi.
c. Tingkat suku bunga riil sama denga suku bunga nominal.
d. Tingkat suku bunga riil sama dengan inflasi.

17. Fungsi investasi dibedakan menjadi dua. Dalam analisis makro biasanya investasi perusahaan diasumsikan sebagai :
a. Investasi terpengaruh. c. Investasi nominal.
b. Investasi marginal. d. Investasi otonomi.

18. Mekanisme transmisi Keynes tradisional berjalan melalui :
a. Cost of Fund c. Marginal efficiency of Invesment
b. Cost of capital effect. d. Marginal Physical product.

19. Mekanisme Transmisi Keynes modern dibagi dalam tiga bagian. Dibawah ini yang bukan dari ketiga bagian tersebut adalah :
a. Penyesuaian portfolio di sektor moneter.
b. Mekanisme transmisi melalui cost of capital effect.
c. Penyesuaian di sektor nyata / riil.
d. Penyesuaian di sektor industri.

20. Pelopor teori kuantitas uang modern adalah :
a. Milton Fredman. c. Adam smith
b. John Maynard Keynes d. Irving Visher.

21. Pengaruh perubahan harga terhadap jalannya perekonomian dikenal dengan nama:
a. Cost of capital effect. c. Income effect.
b. Keynes effect d. Hallo effect.

22. Pernyataan berikut ini yang benar mengapa Ilmu ekonomi dipelajari, adalah :
a. Membantu seseorang dalam mengelola kekayaannya.
b. Memberikan petunjuk mengenai kebijaksanaan apa yang bisa diambil untuk memecahkan masalah ekonomi.
c. Untuk membantu pelaku ekonomi memperoleh keuntungan.
d. Membantu pengusaha dalam menentukan harga.

23. Permalahan ekonomi makro mencakup dua hal yakni masalah jangka panjang dan masalah jangka pendek. Masalah jangka pendek meliputi :
a. Pengangguran dan ketimpangan neraca pembayaran.
b. Inflasi dan pertambahan penduduk.
c. Pengangguran dan pertambahan kapasitas factor produksi.
d. Inflasi dan ketersediaan dana investasi.

24. Dalam analisis jangka pendek ada beberapa factor yang diasumsikan tidak berubah atau tidak bisa diubah, yaitu seperti dibawahini, kecuali :
a. Kapasitas produksi total dari perekonomian.
b. Jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja.
c. Harga barang dan jasa.
d. Lembaga social dan politik.

25. Untuk menjalankan perekonomian jangka pendek pemerintah harus membuat kebijakan jangka pendek, adalah seperti dibawah, kecuali :
a. Menambah jumlah uang yang beredar.
b. Mengeluarkan obligasi Negara.
c. Menurunkan bunga kredit bank.
d. Meningkatkan kapasitas produksi.

26. Suatu hal yang melandasi kaum klasik dalam pasar barang bersifat “ self regulating “ adalah :
a. Harga tetap / konstan.
b. Berlakunya hokum say
c. Pengangguran sering terjadi dalam perekonomian.
d. Kapasitas produksi terus bertambah.

27. Perbedaan teori klasik dengan teori Keyness diantaranya menyangkut masalah nilai uang. Yang dimaksud nilai uang menurut teori ekonomi klasik adalah :
a. Tingkat bunga simpanan.
b. Tingkat bunga pinjaman.
c. Nilai nominal uang.
d. Nilai riil uang.

28. Situasi makro suatu perekonomian terutama dipasar barang, teori klasik berbeda dengan teori Keynes. Menurut Keynes kegiatan dipasar barang ditentukan oleh :
a. Mekanisme harga.
b. Permintaan efektif masyarakat.
c. Harga barang dan jasa.
d. Pendapatan masyarakat.

29. Besarnya angka penganda ( effect multiflier ) untuk perekonomian terbuka adalah :
a. 1 / 1-c
b. 1 / 1-c+m
c. 1 / c
d. 1 /1-c-m

30. Didalam perekonomian terbuka terdapat unsure / komponen yang tidak ada di dalam perekonomian tertutup yaitu ekspor dan impor, Kedua komponen tersebut disebut :
a. Neraca perdagangan
b. Neraca pembayaran.
c. Arus kas netto.
d. Transfer payment.

31. Pos-pos yang terdapat dalam APBN mempunyai pengaruh di dalam perekonomian, dibawah ini pos dalam APBN yang bersifat deflasioner, yaitu :
a. Transfer payment.
b. Obligasi dari masyarakat dalam negeri.
c. Kredit dari bank sentral.
d. Pengeluaran Negara.

32. Kredit bank sentral akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar melalui money multiflier. Sebelum jumlah uang beredar bertambah. Pengaruh langsung yang terjadi adalah :
a. Bertambahnya jumlah uang inti.
b. Berkurangnya jumlah uanh inti.
c. Berkurangnya tingkat suku bung.
d. Berkurangnya tingkay suku bunga,

33. Uang inti yang ada dimasyarakat dipengaruhi oleh banyak factor, seperti dibawah ini adalah :
a. Bunga giro dan deposito
b. Bunga kredit bank.
c. Pengeluaran pemerintah,
d. Bea masuk.

34. Kebijakan moneter sulit diterka, sehingga menyulitkan pengunaannya dalam praktek, sehingga pemerintah secara otomatis dan teratur, menaikan jumlah uang beredar sesuai dengan kenaikan kebutuhan uang rata-rata sebagai ganti dari kebijakan moneter. Pernyataan diatas sesuai dengan pemikiran :
a. Adam Smith.
b. John Maynard Keynes.
c. Milton Friedman.
d. David Ricardo.

35. Menurut Keynes permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh :
a. Tingkat harga dan GDP riil.
b. Suku bunga dan GDP nominal.
c. Tingkat harga dan GDP riil.
d. Tingkat harga dan GDP Nominal

36. Dalam analisis permintaan terdapat dua konsep yaitu Keynes Effect dan Pigou Effect. Keynes Effect merupakan perubahan harga yang mengakibatkan tingkat pendapatan keseimbangan, melalui ……………….
a. Real money supply.
b. Real cash balance masyarakat.
c. Money multiflier.
d. Income multiflier.

37. AC. Pigou menerangkan pengaruh perubahan harga berpengaruh pada tingkat pendapatan keseimbanagan, dalam artikelnya yang terkenal adalah :
a. The wealth of Nation.
b. The Organization Ethic.
c. The Classical Stationary State.
d. The Classical theory.

38. Pigou effect adalah pengaruh perekonomian akibat dari perubahan harga melalui :
a. Real money supply.
b. Real cash balance masyarakat
c. Money multiflier.
d. Income multiflier.

39. Yang dimaksud dengan kurva IS adalah :
a. Kurva yang menunjukan hubungan antara tingkat harga dengan pendapatan nasional.
b. Kurva yang menunjukan hubungan antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga.
c. Kurva yang menunjukan buhungan pendapatan nasional pada tingkat investasi.
d. Kurva yang menunjukan hubungan antara pendapatan nasional dengan tingkat tabungan.

40. Keadaan perekonomian dimana terpenuhi syarat keseimbangan pasar barang tetapi tidak memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang atau sebaliknya, disebut:
a. Keseimbnagan sementara.
b. Keseimbangan pasar barang.
c. Keseimbangan pasar uang.
d. Keseimbangan semu.

41. Permintaan uang ( L1 ) merupakan gabungan dari permintaan uang untuk transaksi dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Dijadikan satu karena permintaan uang untuk berjaga-jaga besal-kecilnya tergantung dari :
a. Pendapatan.
b. Tingkat harga.
c. Transaksi
d. Tingkat bunga.

42. Dibawah ini adalah kebijakan pemerintah dalam pasar uang yang termasuk dalam “ Quantitative Credit Control “, kecuali :
a. Selective credit control.
b. Manipulasi legal reserve ratio.
c. Open market operation.
d. Rediscount policy.

43. Pada tahun 1974, seorang ekonom yang memperjelas garis yang membatasi teori kuantitas uang dengan teori lainnya adalah :
a. Adam Smith.
b. John Maynard Keyness.
c. Milton Friedman
d. Thomas M. Humphrey.

44. Perumusan teori kuantitas uang yang oleh kebanyakan ahli ekonomi dianggap sebagai perumusan yang tertua terdapat pada tulisan :
a. Milton Friedman.
b. Adam Smith.
c. John Maynard Keyness.
d. Jean Bodin.

45. Karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan percetakan uang baru atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit murah, Ketiga hal diatas berakibat :
a. Demand inflation
b. Cost inflation
c. Domestic inflation
d. Imported inflation.

46. Fungsi konsumsi menurut konsepsi Keyness pada tahun 1940 telah menimbulkan ……..
a. Hipotesa konsumsi.
b. Variabel nyata.
c. Hipotesa pendapatan.
d. Hipotesa stagnasi.

47. Dibawah ini adalah pernyataan yang ditekankan dalam teori inflasi structural. Kecuali :
a. Menerangkan proses inflasi jangka panjang di Negara sedang berkembang.
b. Jumlah uang yang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga, tersebut.
c. Inflasi selalu terjadi pada Negara sedang berkembang.
d. Ketegaran-ketegaran yang ada disebabkan oleh kebijaksanaan harga atau moneter pemerintah sendiri.

48. Menurut teori structural ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian Negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi, salah satunya adalah ketegaran yang berkaitan dengan :
a. Kegagalan pasar.
b. Pengangguran.
c. Ketidakelastisan dari penerimaan ekspor.
d. Ketidakelastisan harga

49. Perbedaan demand inflation dengan cost inflation terlihat pada ………….
a. Dari segi kenaikan harga out put.
b. Volume out put ( GDP riil ).
c. Omzet penjualan.
d. Sarana produksi.

50. Kenaikan harga barang akhir ( output ) mendahului kenaikan barang-barang input dan harga factor produksi. Keadaan ini terjadi dalam pasar :
a. Suppresed inflation.
b. Demand inflation.
c. Supply inflation.
d. Cost inflation.

II. Soal Esay !

1. Sebutkan Pos-pos kebijaksanaan fiscal dala APBN. Dan Jelaskan 3 konsep deficit, surplus dan berimbang dari pos-pos yang ada dalam neraca anggaran tersebut !
2. Jika diketahui marginal propencity to consume sebesar 0.8 dan dana yang tersedia 2 milyar. Berapa besarnya permintaan agregat bila pemerintah menempuh jalan : a. Membeli barang dan jasa.
b. Menaikan gaji pegawai
c. Membayar Transter payments.



JAWABAN
1. B 11 B 21 A 31 A 41
2. A 12 C 22 B 32 B 42
3. A 13 D 23 A 33 B 43
4. C 14 A 24 C 34 44
5. D 15 B 25 D 35 45
6. C 16 B 26 B 36 46
7. A 17 D 27 C 37 47
8. D 18 C 28 B 38 48
9. B 19 C 29 A 39 B 49
10. A 20 B 30 A 40 50

JAWABAN ESAY
1. KONSEP DEFISIT
G + W + Tr > Tx
G + W + Tr > Tx + B
G + W + Tr > Tx + B + F, atau
U > O

C = Belanja Barang dan Jasa
W = Gaji Pegawai
Tr = Transfer Payment
Tx= Penerimaan Pajak
B = Pinjaman / Obligasi dalam negeri
F = Pinjaman / hutang luar negeri
U = Kredit likuiditas bank sentral
KONSEP SURPLUS
G + W + Tr < Tx
G + W + Tr < Tx + B
G + W + Tr < Tx + B + F, atau
U < O

KONSEP BERIMBANG
G + W + Tr = Tx
G + W + Tr = Tx + B
G + W + Tr = Tx + B + F, atau
U = O





2. A.∆z = 1 .∆G
1-C
= 1 . 2 M
1 – 0.8
= 1 . 2M
0.2
= 10 M
B. .∆z = C .∆C
1-C
= 0.8. 2M
0.2
= 8 M
C. .∆z = C .∆R
1-C
=0.8. 2M
0.2
= 8 M
Budi erianda


Distribusi listrik di kota Bitung pada tahun 2005 sebagian besar digunakan untuk industri sebanyak 41%. industri sudah tentu membutuhkan listrik untuk menjalankan mesin-mesin. banyak di kota besar industri menjadi pengguna listrik di tiap-tiap kota tersebut.

rumah tangga menempati uratan ke-2 dengan prosentase sebesar 39%. dengan tingkat penduduk yang cukup padat di kota bitung distribusi listrik untuk rumah tangga menjadi prioritas.
Budi erianda

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 (Ahmed
1964, h. 57) yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai
sekarang. pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada
kegiatan simpan-pinjam (Soedjono 1983, h.7) maka selanjutnya tumbuh pula
koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang
konsumsi dan dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan
penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. koperasi pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. beliau mendirikan koperasi kredit dengan tujuan untuk membantu rakyat-rakyat yang terjerat hutang agar tidak meminjam uang kepada rentenir.

Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf
Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika
ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen
(koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasisimpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari
cuti melailah ia mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah
dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja . Dalam hubungan ini kegiatan simpanpinjam
yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung
dan modal untuk itu diambil dari zakat.

Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar.

Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908
menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian
pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi
yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka tokotoko
koperasi.

Pada akhir Rajab 1336H atau 1918 K.H. Hasyim Asy’ari Tebuireng
Jombang mendirikan koperasi yang dinamakan “Syirkatul Inan” atau disingkat
(SKN) yang beranggotakan 45 orang. Ketua dan sekaligus sebagai manager
adalah K.H. Hasyim Asy ‘ari. beliau bertekad, dengan kelahiran koperasi ini untuk dijadikan
periode “nahdlatuttijar” . Proses permohonan badan hukum direncanakan
akan diajukan setelah antara 2 sampai dengan 3 tahun berdiri.

Pada masa pendudukan bala tentara Jepang istilah koperasi lebih
dikenal menjadi istilah “Kumiai”. Pemerintahan bala tentara Jepang di di
Indonesia menetapkan bahwa semua Badan-badan Pemerintahan dan
kekuasaan hukum serta Undang-undang dari Pemerintah yang terdahulu
tetap diakui sementara waktu, asal saja tidak bertentangandengan Peraturan
Pemerintah Militer. Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka Peraturan
Perkoperasian tahun 1927 masih tetap berlaku. Akan tetapi berdasarkan
Undang-undang No. 23 dari Pemerintahan bala tentara Jepang di Indonesia
mengatur tentang pendirian perkumpulan dan penmyelenggaraan
persidangan. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka di beberapa daerah
banyak koperasi lama yang harus menghentikan usahanya dan tidak boleh
bekerja lagi sebelum mendapat izin baru dari”Scuchokan”. Undang-undang
ini pada hakekatnya bermaksud mengawasi perkumpulan-perkumpulan dari
segi kepolisian (Team UGM 1984, h. 139 – 140).

DR. H. Moh Hatta sebagai salah seorang “Founding
Father” Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian
di dalam “konstitusi”. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia
mengalami suatu perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1
beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam penjelasannya
disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan azas
kekeluargaan tersebut adalah koperasi.

Pada akhir 1946, Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran
koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di seluruh Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia bertindak aktif dalam pengembangan
perkoperasian. Disamping menganjurkan berdirinya berbagai jenis koperasi
Pemerintah RI berusaha memperluas dan menyebarkan pengetahuantentang
koperasi dengan jalan mengadakan kursus-kursus koperasi di berbagai
tempat.

Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se Jawa
yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain
terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat
SOKRI; menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta
menganjurkan diselenggarakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus,
pegawai dan masyarakat.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun
1950 program Pemerintah semakin nyata keinginannya untuk
mengembangkan perkoperasian.Kabinet Mohammad Natsir menjelaskan di
muka Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan program
perekonomian antara lain sebagai berikut :
………………….. “Menggiatkan pembangunan organisasi-organisasi
rakyat , istimewa koperasi dengan cara pendidikan, penerangan, pemberian
kredit yang lebih banyak dan lebih mudah, satu dan lain seimbang dengan
kemampuan keuangan Negara”.

Untuk memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat Kabinet
Wilopo antara lain mengajukan suatu “program koperasi” yang terdiri dari tiga
bagian, yaitu :
a. Usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi
perkembangan gerakan koperasi;
b. Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi;
c. Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan
atas dasar koperasi.

Selanjutnya pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953
dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung.
Keputusannya antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat
Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Di samping itu
mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan
Sekolah Menengah Koperasi di Provinsi-provinsi. Keputusan yang lain ialah
penyampaian saran-saran kepada Pemerintah untuk segera diterbitkannya
Undang-Undang Koperasi yang baru serta mengangkat Bung Hatta sebagai
Bapak Koperasi Indonesia.

Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang tentang Perkumpulan
Koperasi No. 79 Tahun 1958 yang dimuat di dalam Tambahan Lembar
Negara RI No. 1669. Undang-Undang ini disusun dalam suasana Undang-
Undang Dasar Sementara 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober
1958.

PERKEMBANGAN KOPERASI PADA MASA ORDE BARU

Semangat Orde Baru yang dimulai
titik awalnya 11 Maret 1996 segera setelah itu pada tanggal 18 Desember
1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal
dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkopersian.
Dalam rangka kembali kepada kemurnian pelaksanaan Undang-
Undang Dasar 1954, sesuai pula dengan Ketetapan MPRS No.
XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan, maka peninjauan serta perombakan Undang-
Undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian merupakan suatu
keharusan karena baik isi maupun jiwanya Undang-Undang tersebut
mengandung hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas pokok, landasan
kerja serta landasan idiil koperasi, sehingga akan menghambat kehidupan
dan perkembangan serta mengaburkan hakekat koperasi sebagai organisasi
ekonomi rakyat yang demokratis dan berwatak social.

Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah

Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan mem­berikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sum­ber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun kope­rasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif de­ngan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi inves­tasi dan skala kegiatan koperasi . Karena azas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advo­kasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepa­da pemerintah di daerah semakin penting. Dengan demikian peranan pemerintah di tingkat propinsi yang diserahi tugas untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fung­si intermediasi semacam ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur daerah yang semula menjadi kewenangan pusat.

Peranan pengembangan sistem lembaga keuangan koperasi di tingkat Kabupaten / Kota sebagai daerah otonom menjadi sangat penting. Lembaga keuangan koperasi yang kokoh di daerah otonom akan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Disamping itu juga akan mampu berperan menahan arus keluar sumber keuangan daerah. Berbagai studi menunjukan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih mampu menahan arus kapital keluar, sementara sistem perbankan yang sentralistik mendorong pengawasan modal dari secara tidak sehat.

Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk mengha­dapi berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kre­dit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah. Dengan demi­kian kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk percepatan perkembangan koperasi di dae­rah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah dalam bentuk patungan dengan stockholder yang luas. Hal ini akan dapat mendesentralisasi pengem­bangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan me­num­buhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah kope­rasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung.
Budi erianda



Koperasi sebagai badan usaha pada saat ini sedang mengalami masa suram dikarenakan kurangnya daya saing koperasi dengan badan usaha lain serta kurangnya minat dari masyarakat khusunya masyarakat perkotaan. koperasi juga dihadapkan kepada perdagangan bebas yang dapat mengancam eksistensi koperasi di dunia usaha.

keberadaan koperasi sebenarnya telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi sebagian masyarakat, walaupun intensitasnya berbeda. setidaknya terdapat tiga tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat : pertama, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dimana koperasi telah menjadi alternatif yang kurang aksebilitas dari lembaga lain. kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Alternatif maksudnya adalah untuk mendirikan koperasi tidak diperlukan modal yang besar seperti bentuk badan usaha lain yaitu PT atau CV. Ketiga, koperasi dimiliki oleh anggotanya.

Akumulasi permasalahan koperasi
A. Kelembagaan Koperasi
sejumlah masalah kelembagaan koperasi yang memerlukan langkah pemecahan di masa mendatang meliputi hal-hal ; 1) kelembagaan koperasi belum sepenuhnya mendukung gerak pengembangan usaha. 2) alat perlengkap organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik.

B. Usaha Koperasi
masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan usaha koperasi tidak dapat dipisahkan dari masalah kelembagaan serta alat kelengkapan organisasi koperasi dan kemampuan para pengelolanya. adapun masalah yang berkaitan dengan pengembangan usaha adalah
1) dalam pelaksanaan usaha, koperasi masih belum mampu sepenuhnya mengembangkan kegiatan di berbagai sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan manfaatkan kesempatan usaha yang tersedia.
2) belum sepenuhnya tercipta jaringan mata rantai tataniaga yang efektif dan efisien, baik dalam pemasaran hasil produksi anggoranya maupun dalam distribusi bahan kebutuhan pokok para anggotanya.
3)terbatasnya modal yang tersedia

C. Aspek Lingkungan
1)kemauan politik yang kuat dari amanat GBHN 1999-2004 dalam upaya pengembangan koperasi, kurang diikuti dengan tindakan - tindakan yang konsisten dan konsekuen dari seluruh lapisan struktur birokasi pemerintah.
2)kurang adanya keterpaduan dan konsistensi antara program pengembangan koperasi dengan program pengembangan sub-sektor lain, sehingga program koperasi pengembangan sub-sektor koperasi seolah-olah berjalan sendiri, tanpa dukungan dan partisipasi dari program pengembangan sektor lainnya.
3)masih adanya sebagaian besar masyrakat yang belum memahami dan menghayati pentinganya berkoperasi sebagai satu pilihan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
4)sikap sebagian besar masyarakat di lingkungan masyarakat yang miskin dirasakan masih sulit untuk diajak berusaha bersama, sehingga di lingkungan semacam itu kehidupan berkoperasi masih sukar dikembangkan.

salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan reposisi peran koperasi yang secara mandiri dilakukan oleh koperasi dan pengusaha kecil. keikutsertaan pemerintah dalam program ini dibatasi hanya sebagai fasilitator dan regulator, melalui suatu mekanisme yang menempatkan koperasi dan usaha kecil sejajar dengan perusahaan - perusahaan milik swasta dan perusahaan milik negara. strategi tersebut merupakan langkah yang perlu ditempuh berdasarkan pemikiran bahwa dengan program ini memungkinkan permasalahan yang dihadapi koperasi dapat ditangani. dalam hal ini, selain koperasi memiliki kesempatan untuk eksis dalam usaha - usaha yang selama ini seakan "diharamkan" untuk koperasi, sepertii dalam pengelolaan hutan dan ekspor/impor. selain itu, pemerintah dapat memberikan kredit lunak untuk permodalan koperasi. pembelajaran kewirausahan dan koperasi harus ditanamkan sejak dini yaitu dengan cara menjadikan pelajaran itu sebagai suatu syarat kekulusan untuk semua tingkatan satuan pendidikan atau pun untuk program belajar sembilan tahun. perbankan juga harus ikut serta mengembangkan koperasi dengan cara memberikan kredit lunak karena masih banyak koperasi - koperasi yang memiliki pontensi besar belum tersentuh sama sekali oleh perbankan.

masyarakat pedesaan harus terus berperan aktif untuk mengembangkan koperasi sebagai lahan perekonomian masyarakat pedesaan untuk meningkatkan indeks kehidupan masyarakat pedesaan. penyuluhan yang secara rutin dan berkelanjutan kepada masyarakat tentang sistem perkoperasian yang dapat memberikan keuntungan yang luar biasa bagi masyarakat miskin khususnya.

koperasi sendiri harus dapat meningkatkan posisis tawar mereka di pasar domestik dan internasional. hal tersebut bukanlah menjadi sesuatu yang tidak mungkin karena koperasi di negara - negara maju adalah badan usaha yang memiliki daya saing yang tinggi dan mempunyai keuntungan yang tidak sedikit pula.

pada akhirnya pemerintah tetap sebagai pusat dari semuanya. jika pemerintah dapat berperan aktif dalam memajukan koperasi maka perekonomian rakyat dapat terus berkembang. pemerintah memberikan kebijakan - kebijakan lebih mendukung pertumbuhan koperasi sebagai badan usaha negara yang dapat menciptakan lapangan perkerjaan yang menyerap angkatan kerja yang masih belum tersalurkan dan sebagai salah satu pilar keberhasilan petumbuhan ekonomi Indonesia.
Budi erianda



Assalammualaikum wr wb

puji syukur kehadirat Allah SWT karena saya berhasil mewawancarai salah seorang anggota Koperasi Wanita Indonesia. Koperasi Wanita Indonesia yang kemudian disingkat KOPWANI adalah sebuah badan hukum koperasi yang didirikan pada tanggal 25 Mei 1975 atas prakasa Kongeres Wanita Indonesia dan Badan Kontak Organisasi Wanita dengan badan hukum No. 1118/BH/I tanggal 11 September 1975. KOPWANI bergerak di bidang simpan pinjam. Kedudukan KOPWANI di Gedung Nyi Ageng Serang Lt V Kompleks Pesona Rasuna Jl. H R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.

Adriana Rasih H adalah seorang komisaris yang membawahi KOPWANI untuk wilayah Rawa Badak Selatan. Beliau telah berpengalaman sebagai anggota KOPWANI sejak tahun 1994 atau lebih kurang 15 tahun. Beliau juga yang menjelaskan kepada saya tentang KOPWANI. KOPWANI memilik sebuah Komisariat. Komisariat adalah kelompok dari KOPWANI yang beranggotakan sekurang-kurangnya 15 orang dan dipimpin oleh sorang komisaris. Jika komisariat beranggota kurang dari 15 orang maka komisariat itu merger dengan komisariat lainnya. sampai artikel ini saya tulis terdapat 31 komisariat di DKI Jakarta yang tersebar di lima wilayah Jakarta. para komisaris ini berkumpul setiap hati selasa minggu ke-2 setiap bulannya.

anggota baru yang ingin bergabung sebagi bagian dari KOPWANI harus menyetorkan uang sebesar Rp 1jt untuk simpanan pokok dan Rp 25rb untuk simpan wajib setiap bulannya. sebagai koperasi simpan pinjam setiap anggota dapat meminjam pertama kalinya sebesar Rp2jt , pinjaman kedua sebesar Rp 2,5jt dan pada pinjaman ketiga dapat mencapai Rp8jt dengan syarat simpanan pokok minimal Rp2,7jt. jasa yang dikeluarkan untuk adalah 2% menurun.

saya berhasil melihat laporan keuangan pada tahun 2007 dan 2006 dengan SHU pada tahun 2007 sebesar Rp 140.648.028 dan tahun 2006 sebesar 104.051.633. rasi likuiditas sebesar 171%, solvabilitas 173% dan 18%.

KOPWANI memiliki sebuat sistem yang bernama Tanggung Renteng. Tanggung Renteng adalah suatu sestem yang berfungsi sebagai alat kontrol dan kendali bagi dinamika anggota. tujuan dari sistem ini adalah apabila ada kemacetan-kemacetan dari anggota dalam melakukan pembayaran maka anggota lain pun ikut menanggung beban itu bersama karena jika setiap anggota ingin melakukan pinjaman harus dapat persetujuan dari seluruh anggota serta surat kuasa bagi peminjam tersebut dan juga surat permohonan untuk melakukan pinjaman tersebut.

salat satu keuntungan menjadi anggota KOPWANI adalah jika anggota membutuhkan dana yang sangat mendesak dapat diproses pada hari itu juga sebagi bakti koperasi tersebut kepada anggotanya. sistem penyebar luaskan sayap KOPWANI ini adalah dari mulut ke mulut karena hal ini dirasa efektif dengan pelayanan dari koperasi ini yang dapat dikatakan baik dari para anggotanya.

kesan dari ibu Adrian dalam berkoperasi adalah bisa terbantu bila ada kebutuhan dana yang mendesak dan dapat menolong anggota lain dikarenakan kita memiliki tabungan yang berupa simpanan pokok tersebut. duka jika ada masalah-masalah seperti terjadinya kredit macet dari anggota bila menunggak pembayaran dari pinjamannya. sesuai dari prinsip kopersi yang mensejahterakan anggota dan gotong royong beliau mengatakan telah mendapatkan hal tersebut dari KOPWANI.